- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur di Indonesia, angkat bicara terkait kontroversi yang melibatkan kantor gaib pemenang tender perbaikan jalan di Provinsi Lampung.
Menteri PUPR menegaskan bahwa proses tender tersebut dilakukan di tingkat daerah, bukan di tingkat pusat.
Dilansir dari Kompas TV, saat ini, pemerintah pusat sedang dalam proses pengurusan dokumen anggaran untuk mempercepat perbaikan jalan di tiga provinsi, yaitu Lampung, Jambi, dan Sumatera Utara.
Baca Juga: Aksi Viral Mario Dandy: Pasang Borgol Kabel Ties Sendiri dengan Skill Seperti Mainan Bongkar Pasang
Rencananya, proses tender perbaikan jalan versi pemerintah pusat akan selesai pada bulan Juni, sehingga perbaikan jalan dapat dimulai pada bulan Juli.
Untuk perbaikan jalan di ketiga provinsi tersebut, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp14,9 triliun.
Namun, perhatian publik tertuju pada tender perbaikan jalan di Lampung, dimana terdapat keanehan terkait kantor pemenang tender.
Salah satu perusahaan yang memenangkan tender adalah CV Bagas Adhi Perkasa. Kantor dari CV Bagas Adhi Perkasa ternyata adalah sebuah rumah yang dihuni oleh seorang nenek dan terletak di sebuah gang.
Meskipun demikian, CV Bagas Adhi Perkasa berhasil memenangkan tender perbaikan ruas Jalan Kota Metro-Kota Gajah dengan nilai kontrak sebesar Rp4,9 miliar.
Selain CV Bagas Adhi Perkasa, perusahaan lain yang memenangkan tender adalah PT Suci Karya Badinusa.
Baca Juga: Laptop Viral di TikTok Terjual Ribuan! Harga Rp 3 Jutaan dengan Fitur Core i5 dan Sudah Touchscreen
Namun, kantor PT Suci Karya Badinusa berada di perumahan warga yang sudah disegel oleh bank.
Meskipun terdapat kontroversi terkait alamat kantor pemenang tender, PT Suci Karya Badinusa berhasil memenangkan tender perbaikan Jalan Kota Gajah-Simpang Randu di Lampung Tengah dengan nilai anggaran sebesar Rp58,1 miliar.
Menteri PUPR menekankan bahwa proses tender perbaikan jalan dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Meskipun ada keanehan terkait alamat kantor pemenang tender, Menteri PUPR menegaskan bahwa evaluasi akan dilakukan untuk memastikan keabsahan pemenang tender dan menjaga integritas dalam proses pengadaan infrastruktur.
Pemerintah pusat berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan memastikan dana yang dialokasikan digunakan secara efisien untuk memperbaiki jalan di Indonesia.***