- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, politik harus membawa kesejahteraan dan politik uang tidak baik untuk demokrasi. Ada empat faktor menurut Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ray Rangkuti untuk menghilangkan politik uang.
“Empat faktor ini, pertama sistem, kedua penegakan hukum, ketiga kesejahteraan dan keempat faktor culture, cara pandang terhadap demokrasi,” sebut Ray di Jakarta, hari ini.
Menurutnya, ketika berbicara tentang kesejahteraan rakyat, adalah satu faktor yang kemudian akan membuat masyarakat tidak lagi mengharapkan uang dari politik. “Tetapi harus muncul kesadaran bahwa politik uang berbahaya bagi demokrasi,” sebut Ray.
Lebih lanjut, Ketum Airlangga menegaskan, bahwa kesejahteraan itu bagian penting dari pesta demokrasi. Dan program program yang membawa kesejahteraan akan diusung oleh partainya.
Baca Juga: Ketum PAN Zulkifli Hasan sebut Airlangga Hartarto Layak dan Pantas Maju Sebagai Capres dari KIB
“Yang perlu ditanyakan, apakah jalan menuju ke situ (kesejahteraan) akan mengikuti apa yang telah dicapai Golkar bersama Jokowi, atau Golkar punya cara lain. Itu yang belum disebut Pak Airlangga,” ujar Ray.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai pernyataan pemilu untuk kesejahteraan jangka panjang memang bagus, namun untuk mencapainya tidak mudah direalisasikan.
"Artinya kalau perspektif Pak Airlangga atau Golkar ini kesejahteraan jangka panjang, itu bagus. Visi jangka panjang yang bagus. Tetapi pada saat yang sama agak sulit tercapai," terangnya.
Ujang mengungkapkan kesejahteraan adalah tujuan penting dari demokrasi. Sayangnya, soal kesejahteraan masih menjadi persoalan di Indonesia hal itu bisa dilihat dari banyaknya warga miskin yang berhak menerima bantuan sosial (bansos). Belum lagi soal korupsi.
Baca Juga: Piala Dunia U-20, Airlangga Hartarto Sebut Jadi Ajang Pembuktian Pengembangan Industri Olahraga
"Itu sebuah realita yang sulit dibantah," tandasnya.
Menurutnya, Indonesia patut untuk membangun ekonomi Pancasila yang mandiri, tidak impor, dan menyetop hutang. "Karena kalau kita hutang, kedaulatan kita hilang. Korupsi juga harus dihabisi karena itu uang rakyat yang dimaling," sambungnya.
Selain itu, persoalan politik uang juga masih terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Hal itu menjadikan konsep pemilu membawa kesejahteraan semakin sulit dilaksanakan.
"Itu juga indikator bahwa kita belum siap sejahtera, bahwa kita melaksanakan pemilu dengan penuh kecurangan dan money politik," tandasnya.