- Maraknya banjir informasi yang terjadi di era digital saat ini menjadi salah satu tantangan terbesar bagi demokrasi.
Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi masyarakat.
"Banjir informasi ini sangat berbahaya bagi demokrasi," kata Bacaleg DPR RI Dapil Sumbar II Cindy Monica Salsabila.
Baca Juga: Siap Bersaing dengan Minimarket Alfamart dan Indomaret! Produk Ini Wajib Ada di Toko Sembako
Bacaleg Partai NasDem ini, menilai akibat kebanjiran informasi masyarakat menjadi mudah termakan hoaks dan ujaran kebencian, yang pada akhirnya dapat memecah belah bangsa.
Bendahara DPW Partai NasDem Sumbar ini, mengatakan bahwa pengendalian banjir informasi perlu dilakukan untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Menurutnya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini, seperti pendidikan literasi digital.
Pendidikan literasi digital perlu diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat lebih kritis dalam mengonsumsi informasi. Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dan salah, serta untuk menyaring informasi yang berpotensi menimbulkan masalah.
lalu, pemerintah perlu membentuk regulasi yang mengatur penyebaran informasi di media sosial. Regulasi ini perlu dibuat dengan cermat agar tidak melanggar kebebasan berpendapat.
Serta, platform media sosial perlu bekerja sama untuk mengatasi penyebaran informasi hoaks dan ujaran kebencian. Platform media sosial perlu memiliki mekanisme untuk mendeteksi dan menghapus konten-konten tersebut.
"Pengendalian banjir informasi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita perlu bekerja sama untuk menjaga demokrasi di Indonesia," jelas Bacaleg berusia 23 tahun itu.
Cindy sendiri merupakan salah satu calon legislatif muda yang aktif dalam menyuarakan pentingnya pengendalian banjir informasi. Ia berharap bahwa jika terpilih menjadi anggota DPR, ia akan dapat turut berkontribusi dalam mengatasi masalah ini.