- Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking komplek perkantoran Bank Indonesia (BI) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Kamis 02 November 2023.
Jokowi mempercayai pembangunan perkantoran bank sentral akan meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap pembangunan IKN tersebut.
“Keberadaan gedung perkantoran Bank Indonesia ini di IKN ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dunia usaha dan investor. Karena otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran telah ada dan siap mendukung pengembangan IKN, siap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara,” ujar Jokowi.
Baca Juga: Soal Putusan MK tentang Usia Minimal Capres dan Cawapres, Sulistyowati Irianto: Rakyat Ditipu!
Sebelumnya, IKN juga sudah dilaksanakan groundbreaking dan dimulai pembangunan sejumlah infrastruktur lain yang mulai dari istana presiden serta kantor kementerian,
Adapun fasilitas lainnya adalah fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, pusat perbelanjaan, fasilitas olahraga, hunian, hingga perhotelan sebagaimana dikutip dari setkab.go.id.
Namun Jokowi mengatakan bahwa groundbreaking ini membuktikan komitmen dan kesiapan Indonesia untuk membangun IKN menjadi ibu kota yang berkelas dunia.
Sementara itu, Jokowi sampai hari ini dan hitungan sampai Desember nanti, 13, 10 serta total Rp45 triliun akan memulai pekerjaannya di Ibu Kota Nusantara.
Ada lima hotel yang akan segera dibangun, empat bintang lima, satu bintang empat, dan ada empat rumah sakit yang juga sudah segera dimulai dan juga sekolah.
Presiden mengatakan bahwa pembangunan gedung pemerintah dan sejumlah infrastruktur dasar dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
Baca Juga: Capai Miliaran Rupiah! Ternyata Ini Asal Dana Kampanye pada Pilpres 2024
Sedangkan, pembangunan lainnya dilaksanakan bisa dilakukan oleh sektor swasta dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau public private partnership (PPP).
Jokowi menyatakan bahwa pembangunannya untuk bangunan-bangunan pemerintah memang membiayai 20 persen untuk infrastruktur dasar dan gedung-gedung pemerintah dibiayai oleh APBN dan 80 persen lainnya yang akan berikan kepada private sektor, dunia usaha, swasta lewat PPP.