– Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan respon terkait dugaan sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atas kedatangan pengungsi rohingya di Indonesia.
Jokowi menilai keterlibatan jaringan TPPO menjadi dugaan kuat adanya fenomena pengungsi rohingya yang semakin banyak jumlahnya.
“Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi rohingya yang makin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam arus pengungsian ini,” kata Jokowi, dalam siaran persnya di Istana Merdeka yang dilansir dari Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 8 Desember 2023.
Jokowi menyebut pemerintah akan menindaklanjuti dengan tegas pelaku yang terlibat atas jaringan TPPO tersebut, serta bantuan kemanusiaan yang akan tetap dikirimkan untuk para pengungsi, namun dengan catatan akan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal terlebih dahulu.
“Bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal,” ujarnya.
Dalam menangani masalah ini, pemerintah akan berupaya untuk terus melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, seperti halnya organisasi internasional.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD juga menyampaikan bahwa pihaknya masih terus mencari jalan keluar untuk pengungsi Rohingya yang masih tertahan di Indonesia.
“Jadi Rohingya itu pada prinsipnya, kami menganut diplomasi kemanusiaan, karena sifatnya kemanusiaan, kami sedang mencari jalan untuk nanti dicarikan tempat penampungan, karena yang ada sudah tidak muat, tapi kita segera akan mencari jalan untuk mencari secepatnya,” ujarnya, seperti dilansir dari Kanal YouTube Kompas TV, 6 Desember 2023.
Dalam hal ini, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi juga ditugaskan untuk segera menghubungi UNHCR dalam waktu dekat.
Terkait usulan penampungan pengungsi rohingya, Mahfud MD menyebut tidak akan seperti di Pulau Galang.
“Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang tadi usulnya,” ucapnya.
Membludaknya ribuan imigran pengungsi rohingya di Aceh sejak pertengahan November 2023 lalu, nyatanya menimbulkan berbagai polemik dari masyarakat.