- Sepanjang tahun 2023, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mencatat total investasi sebesar Rp41 triliun dalam proses pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Namun, seluruh investasi tersebut berasal hanya dari sumber dalam negeri, tanpa kontribusi dari entitas asing atau perusahaan luar negeri.
Agung Wicaksono, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi IKN , menjelaskan bahwa investasi yang diterima oleh IKN sejauh ini berasal utamanya dari perusahaan-perusahaan dalam negeri atau investor.
Baca Juga: Ali Berawi: Revolusi Teknologi dalam Manajemen Air di IKN
Namun, seperti dikutip dari YouTube kang ilo, dia menekankan bahwa hal ini tidak berarti kurangnya minat dari investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
Dari 326 surat minat investasi yang diterima oleh IKN, Agung menyoroti bahwa 60% di antaranya berasal dari dalam negeri, menekankan bahwa pada tahap awal pembangunan ibu kota baru, investor Indonesia yang mendominasi dengan melakukan langkah awal.
“Dari 326 LOI, mayoritas adalah investor dalam negeri, lebih dari 60%. Tentunya sangat normal bahwa mereka perusahaan dalam negeri yang masuk terlebih dahulu membangun dan menjadi pelopor,” ujar Agung saat konferensi media OIKN pada 29 Desember 2023.
Agung mengkonfirmasi bahwa saat ini terdapat sejumlah besar investor yang tertarik untuk berpartisipasi dalam pengembangan IKN.
Namun, investor asing masih harus melalui sejumlah tahapan seleksi karena keterlibatan mereka melalui mekanisme kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Ia mengilustrasikan hal ini melalui sembilan perusahaan yang bertujuan untuk membangun kawasan hunian dengan 166 menara dan 159 unit rumah, dengan total nilai investasi mencapai Rp5 triliun di IKN Nusantara.
Di antara mereka, tiga perusahaan merupakan perusahaan asing—satu dari China dan dua dari Malaysia.
“Para investor asing juga tetap berjalan dan berproses melalui seleksi, terutama sebagian dari yang saya tunjukkan ini investor dalam negeri dan asing masuk melalui mekanisme KPBU, kerja sama pemerintah dengan badan usaha yang memang ada mekanisme seleksinya," jelas Agung.
“Mereka harus dievaluasi visibility study atau studi kelayakannya, kemudian nanti akan dilakukan tender untuk kemudian ditetapkan mana yang terbaik dan baru kemudian nanti akan ada perjanjian baru dibangun,” lanjutnya lagi.