– Pembangunan infrastruktur secara masif dilakukan di era Presiden Joko Widodo.
Lewat berbagai macam Proyek Strategis Nasional (PSN), prestasi pembangunan era Presiden Joko Widodo cukup baik.
Namun, siapa sangka, dengan konflik agraria yang menyertai, tinta merah pun muncul dalam rapor tersebut.
Baca Juga: Absen di Acara HUT ke-51 PDIP, Gibran Rakabuming Sampaikan Selamat: Bisa Semakin Solid Ya
Melalui PSN, Presiden Joko Widodo sukses membangun berbagai macam infrastruktur yang dapat menggerakan roda perekonomian negara.
Dalam rapat terbatas pembahasan PSN pada akhir tahun lalu, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, 170 PSN telah berhasil diselesaikan.
“Jadi tadi dilaporkan ke Bapak Presiden bahwa sampai dengan 4 Oktober ini telah diselesaikan 170 proyek PSN dengan nilai investasi sebesar Rp1.299,41 triliun dan 61 proyek dalam tahap konstruksi,” ucapnya.
Selain itu, disebutkan juga bahwa Jokowi telah meresmikan 17 PSN dengan nilai anggaran Rp259,41 triliun.
Proyek tersebut antara lain adalah Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek, berbagai kawasan industri, bendungan, Jalan Tol Cinere-Jagorawi, Serpong-Cinere, dan Tol Pasuruan.
Tentunya, proyek-proyek tersebut hanyalah segelintir dari banyaknya proyek yang dikerjakan semasa pemerintahan Jokowi yang akan segera berakhir ini.
Baca Juga: Tak Perlu ke Imigrasi, Paspor CJH Bisa Dibuat di Kantor Kemenag Padang Panjang
Namun sangat disayangkan, di tengah prestasi pembangunan tersebut terdapat banyak konflik agraria yang menyertai.
Konflik agraria yang seringkali terjadi disebabkan oleh perampasan tanah dan penggusuran yang merugikan rakyat, dalam banyak kasus juga mencederai HAM.