- Salah satu peserta Pemilu 2024, Partai Buruh hingga kini belum mengumumkan deklarasi dukungan kepada capres dan cawapres.
Padahal, Pemilu 2024 sudah tinggal menghitung hari dimana Pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan alasan mengapat partainya belum mengumumkan deklarasi hingga kini.
Salah satunya adalah sampai saat ini, para capres dan cawapres belum ada yang berkomitmen secara utuh untuk mencabut Omnibus Law.
“Pertama, survei internal Partai Buruh menunjukkan dua putaran. Karena dua putaran, kami mengajukan alasan kedua, adakah yang mau kontrak politik dengan Partai Buruh?. Cabut omnibus law, bukan retorika,” kata Said ketika ditemui sebelum acara “Kampanye Nasional Partai Buruh” di Istora Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Februari 2024.
Baca Juga: Menuju Indonesia Emas 2045, Peran Proyek Strategis Nasional dalam Pembangunan Wilayah
Menurutnya, apabila hanya retorika tanpa adanya kontrak politik secara tertulis terkait pencabutan Omnibus Law, hanya membuang waktu.
“Kalau retorika, kami tahu. Karena itu, cabut omnibus law dan buat kontrak secara tertulis. Si capres dan cawapres mengumumkan secara terbuka,” ucapnya.
Selain itu, Said juga mengatakan tak ada satupun pasangan capres-cawapres yang berani melakukan kontrak politik dengan pihaknya dan juga mendukung tunutan yang mereka perjuangkan.
Baca Juga: Proyek Tol Pekan Baru - Padang Dikebut, Ganti Rugi Lahan Sudah Sampai di Kampar
“Ketika Partai Buruh memperjuangkan kenaikan upah sebesar 15%, tidak da satupun capres yang memberikan dukungan. Ketika kami memblokade jalan-jalan, jutaan orang turun pada 30 November, tidak satupun capres yang memperjuangkan Partai Buruh,” ujarnya.
Dari beberapa alasan tersebut, Said mengatakan pihaknya memilih fokus pada pencalonan caleg agar bisa masuk ke dalam parlemen.