- Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi menilai, pemerintah pusat, maupun Pemprov DKI Jakarta dan sejumlah pemda di sekitarnya nyaris tidak pernah menyentuh persoalan pencemaran udara dari sektor industri energi dan manufaktur.
Padahal, kontribusi cemar industri energi dan manufaktur ke udara DKI Jakarta dan sekitarnya, dianggap lebih besar daripada penggunaan transportasi, komersial, dan domestik.
"Kami melihat sebabnya karena kepentingan ekonomi dan politik. Intinya pemerintah tidak seberani itu untuk memperketat aturan lingkungan ke perusahaan, akhirnya yang jadi korban masyarakat," ucap Ketua Kampanye Walhi DKI Jakarta, Muhammad Aminullah dikutip dari bbc.com.
Baca Juga: Astaga! Polusi PLTU Suralaya Ancam Ribuan Nyawa Tiap Tahun, Negara Rugi Belasan Triliun Rupiah
Pernyataan ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut salah satu penyebab memburuknya kualitas udara di Jabodetabek adalah karena musim kemarau yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi.
Namun disisi lain Presiden Jokowi sendiri mengakui, polusi itu juga disebabkan pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur.
Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan sektor transportasi menjadi sumber pencemar udara utama di Indonesia.
Sehingga pemerintah disebut lebih fokus pada upaya mengendalikan polusi udara di sektor transportasi.
Adapun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menolak dikambinghitamkan atas parahnya polusi udara di Jakarta.
Sebab bagaimanapun, kata Apindo, keberadaan industri turut membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian.***