- Persiapan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) dianggap masih jauh dari kata memadai, terlebih khusus pada persiapan lahan.
Hal tersebut menjadi salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tersaji dalam dokumennya yang berjudul Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2023.
Rilis BPK tersebut disampaikan kepada publik satu hari sebelum diumumkannya pengunduran dari Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.
Baca Juga: Petani Rempah di Danau Toba Naik Kelas Berkat KUR BRI
Persiapan pembangunan infrastruktur IKN disebut BPK masih belum memadai karena masih terkendala dengan pelepasan kawasan hutan.
Ada sebanyak 2.085,62 Ha dari 36,150 Ha tanah atau sekitar 5,8 persen masih dalam kepemilikan pihak lain, karen belum diterbitkan hak pengelolaan lahan dan belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah.
Dilansir dari dpr.go.id, pada 11 Juni 2024, Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin menjelaskan bahwa BPK menemukan perencanaan pendanaan IKN belum memadai, seperti belum dapat terlaksananya sumber pendanaan alternatif selain Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) seperti KPBU dan swasta murni/BUMD/BUMN.
"Sampai saat ini, total yang dikeluarkan APBN untuk membangun IKN sampai dengan tahun 2024 sudah akan mencapai Rp 75,4 triliun atau sekitar 16,1 persen dari total anggaran IKN sebesar Rp 466 triliun, sedangkan pendanaan dari KPBU ataupun investasi swasta murni masih terbilang rendah," penjelasan dalam rilis kepada Parlementaria di Jakarta, Senin, 10 Juni 2024.
Semenjak 2023 sampai Januari 2024, investasi yang masuk ke IKN baru Rp 47,5 triliun, dari sektor swasta Rp 35,9 triliun dan sisanya dari sektor publik Rp 11,6 triliun.
Adapun target yang telah ditetapkan yaitu Rp 100 triliun sampai akhir tahun ini.
"Fraksi PKS menilai bahwa pengusaha belum sepenuhnya tertarik pada IKN, karena karakteristik investasi dari IKN adalah investasi infrastruktur publik, namun publiknya belum sepenuhnya ada," kata Legislator Dapil Jawa Tengah IV.
Terlebih lagi pernyataan dari mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas 2014-2015 Andrinof Chaniago, baru-baru ini menyatakan bahwa tidak ada bukti konkret investor menanamkan kakinya disana.
Mereka hanya pernah menyatakan tertarik namun tidak melakukan investasi malah menambah investasi di tempat lain.