- Proyek besar IKN yang telah dimulai pengerjaannya dari tahun 2022 sampai saat ini sebelum masa pandemi Covid'19 melanda Indonesia.
Berbagai perencanaan dan upaya telah dilakukan oleh Presiden RI dengan melibatkan banyak pihak sampai Korsel dan Jepang ikut bekerjasama.
Sejumlah lahan tanah 2.086 hektare untuk pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sedang bermasalah.
Baca Juga: Wali Kota Bukittinggi Resmikan Diklat SDM TMSBK untuk Pariwisata Terintegrasi
Ribuan lahan yang masih bermasalah itu dilaporkan AHY kepada Jokowi pada dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu 24 April 2024.
Terdapatlaporan, AHY mengaku diperintahkan Presiden untuk secepatnya tangani persoalan lahan itu dengan pendekatan yang baik.
Sebabnya, tidak boleh ada masyarakat yang merugi atau apalagi menjadi korban dari pembangunan IKN.
Baca Juga: Salat Idul Adha Dipusatkan di Halaman Balai Kota Pariaman
"Kita menyoroti ada bidang-bidang tanah, utamanya 2.086 hektare yang saat ini belum bisa dikatakan clear untuk bisa digunakan dalam pembangunan IKN," ujar AHY.
“Di sini lah kita ingin adanya percepatan tetapi juga tidak boleh grusa grusu (gegabah). Kita ingin semua tahapannya, dilakukan dengan baik, pendekatan yang humanis, sehingga Insya Allah tidak menyisakan masalah di kemudian hari,” tambah AHY.
Presiden Jokowi mengawasi untuk berhati dalam pembebasan lahan di IKN dalam Upaya persuasif dan jual untung harus dikedepankan.
AHY menjelaskan, sejumlah bidang lahan yang masih perlu segera dituntaskan statusnya dengan menjalankan skema dampak sosial.
Dengan skema dampak sosial kemasyarakatan atau memberi ganti rugi kepada masyarakat yang menghuni lokasi-lokasi tersebut.