- Melalui kajian tentang perubahan iklim yang diteliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pulau Sumatera.
Khususnya di bagian tengah dan selatan yang membentang antara Pekanbaru sampai Lampung pesisir timur yang akan menghadapi ancaman kekeringan sebesar 20-25 persen hingga tahun 2050.
Dilansir dari brin.go.id, pada 13 Juni 2024, "Disaat yang bersamaan, wilayah tersebut juga akan mengalami hujan yang ekstrem mencapai 10-30 persen," kata Peneliti Klimatologi BRIN, Prof. Erma Yulihastin dalam acara World Environmental Day di UIN Raden Intan Lampung.
Baca Juga: Pemkab Solsel Usulkan Rumah Susun Sewa ASN dan BSPS Untuk Masyarakat
Wilayah Sumatera akan mengalami perubahan durasi musim hujan yang sangat panjang, beriringan dengan hari-hari kering juga akan meningkat.
Wilayah yang paling terdampak dengan musim hujan yang lebih lama adalah Sumatera bagian selatan termasuk lampung.
Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN menjelaskan terkait La Nina yang diprediksikan terbentuk mulai Juni 2024 dan dikonfirmasikan pada Agustus 2024.
La Nina juga ditandai oleh anomalia negatif suhu permukaan laut di Samudera Pasifik yang kurang dari -0,5 derajat celcius terjadi minimal tiga bulan secara berturut.
Akibatnya di Sumatera dan Kalimantan akan merasakan lebih cepat untuk pembentukan kemarau basah atau musim kemarau yang lebih pendek dalam kurun waktu dua bulan.
Erma juga menekankan bahwa pentingnya mitigasi dan adaptasi kebijakan pemerintah daerah, lebih utama dilakukan oleh BAPPEDA.
Mereka harus mempertimbangan hasil dari kajian-kajian perubahan iklim, salah satunya yaitu merespons perubahan iklim dengan sering memutakhirkan kebijakan tentang teknis penentu masa tanam, jadwal irigasi, dan lainnya.
"Karena itu, perlu inovasi baru dalam megambil kebijakan yang bisa dilakukan secara tepat, cepat, dan selalu diupdate," jelas Erma.
Baca Juga: Pemnag Binjai Tapan Pesisir Selatan Terima 10 Ribu Ekor Benih Ikan dari Dinas Perikanan Sumbar
Tim riset dari BRIN juga telah membangun tools Sistem Pendukung Keputusan dalam pengambilan kebijakan teknis yang meliputi pertanian, hidrologi, dan kebencanaan.