- Pemerintah Kabupaten Bogor lakukan penertiban pada ratusan lapak pedagang kaki lima (PKL) liar di sepanjang jalur Puncak pada Senin (24/6) untuk direlokasi ke Rest area Gunung Mas, Puncak karena tidak memiliki izin.
Sebanyak 331 lapak PKL di Puncak, Bogor kini telah rata dengan tanah. Proses pembongkaran pun dilanjut pada Selasa (25/6) dan sempat adanya kericuhan yang berujung pada aksi pembakaran.
Hingga Kamis (27/6) masih dilakukan penertiban dan pembersihan sepanjang Jalan Raya Puncak, Bogor dari puing-puing sisa pembongkaran seperti kayu penyangga dan papan tripleks yang digunakan sebagai dinding warung.
Dilansir situs resmi Pemerintah Kabupaten Bogor, Pj. Sekretaris Daerah Suryanto Putra lakukan pertemuan dengan perwakilan dan tokoh masyarakat Puncak. Dalam pertemuan tersebut membahas tentang evaluasi pasca kegiatan penertiban.
Pada pertemuan tersebut juga turut hadir perwakilan Forkopimda Kabupaten Bogor, perwakilan PTPN I Regional 2 dan PT. Sumber Sari Bumi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Direktur PT. Sayaga Wisata Kabupaten Bogor.
Suryanto menjelaskan, hal-hal yang menjadi tuntutan para pedagang yang dipindahkan ke rest area Gunung Mas yaitu salah satunya tentang ingin ramai pembeli. Menanggapi hal tersebut, Suryanto akan mengumpulkan perangkat daerah dan instansi terkait untuk bekerja sama membuat kegiatan di rest area Gunung Mas agar ramai pengunjung.
“Kemudian soal fasilitas yang dikeluhkan, terkait dengan air bersih, sanitasi, dan lain sebagainya sudah kita akomodir semua. Jadi kita berharap para pedagang bisa masuk ke rest area dan berjualan dengan nyaman di sana,” kata Suryanto, dikutip dari web portal resmi Kabupaten Bogor,
Kini, kawasan Puncak telah kembali kondusif dan lalu lintas terpantau lancar setelah puing-puing tersebut dibersihkan.
Namun, tak sampai di situ. Setelah upaya penertiban PKL selesai, Pj. Bupati Bogor Asmawa Tosepu berencana untuk membongkar vila-vila liar yang berada di kawasan Puncak.
Asmawa menyampaikan, rencana tersebut dilakukan dalam rangka menegakkan aturan yang ada di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Ia pun mengklaim bahwa pihaknya telah menerima data mengenai vila liar yang berada di kawasan Puncak.
“Ada, data2 itu ada tapi kan tidak bisa langsung kita tangani secara keseluruhan, pertama personel kita tidak cukup banyak untuk langsung menyelesaikan semuanya, tapi secara bertahap,” kata Asmawa.
Ia juga menambahkan, pihak pemerintah akan menertibkan vila-vila liar tersebut secara bertahap dan mengaku bahwa pihaknya kekurangan personil untuk lakukan penertiban. ***