- Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, mengungkapkan dukungannya terkait digitalisasi sistem pembayaran jalan tol yang direncanakan akan diterapkan mulai Juni 2023.
Rachmat Gobel berpendapat, DPR mendukung digitalisasi sistem pembayaran jalan tol ini. Namun, hal itu perlu adanya sosialisasi yang baik, pelayanan yang semakin baik, serta perlindungan terhadap data pribadi yang jelas.
Hal itu ia sampaikan usai bertemu dengan pimpinan Roatex Ltd, sebuah perusahaan jasa pelayanan sistem pembayaran jalan tol dari Hungaria pada Senin, 20 Februari 2023. Beberapa delegasi DPR RI melakukan kunjungan ke Hungaria, salah satunya menemui manajemen Roatex.
Sebagai informasi, perusahaan Roatex Ltd. ini adalah perusahaan yang memenangkan tender dari Kementerian PUPR senilai 300 juta dollar atau sekira Rp4.5 triliun dalam kurs rupiah pada 15 Maret 2021 untuk penerapan digitalisasi sistem pembayaran jalan tol.
Berdasarkan pantauan dari dpr.go.id. CEO Roatex Ltd, Zoltan Varga, mengungkapkan penerapan sistem digitalisasi pembayaran tol ini akan dimulai pada Juni 2023.
Sistem ini akan diterapkan pertama kali di Bali, selanjutnya pada Desember 2023, sistem ini akan diterapkan untuk seluruh jalan tol di Indonesia.
Baca Juga: Prestasi Amancio Amaro, Striker Legenda Real Madrid yang Telah Berpulang
Sehingga, kedepannya jalan tol di Indonesia akan tidak ada lagi gardu fisik di pintu tol. Selanjutnya, yang ada adalah portal virtual.
Lebih lanjut, ia menerangkan, sensor di portal virtual akan mencatat setiap mobil yang melintas dan memberitahukan berapa yang harus dibayarkan saat keluar dari jalan tol.
Sensor di portal virtual ini akan terhubung langsung melalui aplikasi di handphone pengemudi.
Pada aplikasi tersebut nantinya akan ada dompet elektronik (e-wallet). Selain itu, jalan tol akan terpasang banyak sekali terpasang kamera yang terhubung ke server sehingga setiap mobil yang melintas akan direkam.
Adapun dalam hal ini, Roatex memegang kontrak untuk sembilan tahun dan setelahnya sistem tersebut menjadi milik pemerintah Indonesia.