- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini memberikan arahan kepada para pejabat dan pegawai pemerintahan untuk tidak menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama (bukber) selama bulan Ramadhan 1444 H tahun 2023.
Pejabat negara yang dilarang menggelar acara buka puasa bersama dari tingkat menteri hingga pejabat pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten.
Arahan Presiden Jokowi tersebut dituangkan melalui surat dikeluarkan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Selasa, 21 Maret 2023 dengan nomor 38/Seskab/DKK/03/2023.
Baca Juga: Dianggap Meresahkan Umat Islam yang Beribadah, Patung Bunda Maria di Kunonprogo Ditutup Terpal
Dalam surat yang ramai beredar di media sosial, Presiden Jokowi melarang pejabat dan pegawai pemerintahan adakan buka puasa bersama karena pemerintah berupaya melindungi masyarakat dari penularan Covid-19, mengingat tahun ini adalah masa transisi dari pandemi menuju endemi.
“Penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi sehingga masih diperlukan kehati-hatian,” tulis isi surat tersebut pada poin pertama, dikutip , Kamis, 23 Maret 2023.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diminta menindaklanjuti arahan tersebut kepada para gubernur, bupati, dan wali kota agar mematuhi arahan Presiden tersebut.
Lantas, arahan Presiden Jokowi ihwal larangan buka puasa bersama untuk pejabat dan pegawai pemerintah pada bulan Ramadan 2023 ini tentu ramai diperbincangkan oleh warganet.
Salah satunya akun twitter @Opposite090192 yang menunjukkan surat arahan tersebut seraya membandingkannnya dengan pernikahan anak Kepala Negara yang beberapa waktu lalu melangsungkan pernikahan.
Baca Juga: Kelima Kali Musim Bulan Ini, Mikel Arteta Dinominasikan untuk Manajer Liga Premier
“Nikahan anak presiden dihadiri 3 ribu undangan. Konser Blackpink 70 ribu penonton. Giliran Ramadhan, presiden larang buka puasa bersama. Mantap Pak,” tulis akun @Opposite09192.
Cuitan tersebut membuat warganet mengomentari postingan terkait arahan Presiden Jokowi yang ditujukan kepada pejabat dan pegawai pemerintah.
“Yang dilarang pejabat dan ASN kenapa lo yang sewot dul pacul,” tutur salah seorang warganet.
“Ini ditujukan kepada instansi yang dibawahi 5 orang dimana surat itu ditujukan. Malah bagus jadi ga ada suruh-suruh buat ‘iuran’ buka bersama yang malah bikin pusing,” tulis @aLxdrevan.
Ada juga warganet yang memberikan tanggapan pro dan kontra terkait arahan Presiden ini.