- Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menuntut Pertamina untuk segera memastikan distribusi LPG 3 kilogram atau gas melon dapat sesuai dengan jumlah dan harga yang telah ditetapkan.
Dikutip dari instagram @dpr_ri, Rabu 12 Juli 2023. Hal ini disampaikan Rofik untuk menanggapi tabung gas itu mahal dan langka di wilayah Kalimantan Timur seperti Balikpapan dan daerah lainnya.
Padahal, wilayah tersebut merupakan wilayah penghasil gas, dan bisa disebut bangsa Indonesia ini penghasil gas, minyak dan bahan bakar terbesar di dunia.
“Kan sudah ada jatahnya untuk setiap daerah, sehingga jika sampai terjadi kelangkaan dan harga yang mahal seperti ini, tentu ada masalah dengan jalur distribusi dan tata kelolanya. Kan selama ini juga baik-baik saja, mengapa sekarang langka,” ujar Rofik dalam rapat di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (10/07/2023).
Baca Juga: Sembodo Bus, Pengalaman Perjalanan yang Menyenangkan dan Praktis
Sebelumnya, dijelaskan bahwa pada pada pertengahan Juni lalu harga LPG dunia sempat turun.
Dalam prognosa (salah satu metode untuk memprediksi kebutuhan dan ketersediaan pangan secara berkala baik tahunan, bulanan ataupun mingguan), perhitungan Pertamina untuk tahun 2023 tercatat biaya subsidi LPG 3 kilogram ternyata bisa lebih rendah sekitar 32 persen atau sebesar Rp32,4 triliun.
Jauh berbeda jikalau dibandingkan dengan anggaran DIPA 2023 sebesar Rp117 triliun.
Dimana, asumsi dasarnya adalah harga LPG CP Aramco sebesar USD 647,68 per metrik ton dan volume gas LPG sebesar 8,2 juta metrik ton.
Baca Juga: Tanggapi Viktor Axelsen Protes Soal Hadiah Juara Belum Dikirim, PBSI Klaim Sudah Setor Uang ke BWF
Hal tersebut menurut Anggota DPR RI dari Fraksi PKS tersebut ini sangat ironis.
Dengan penghematan dana subsidi ini,seharusnya harga LPG di tingkat konsumen bisa turun atau jumlah volumenya yang ditambah, tapi kenyataannya malah sebaliknya.
“Kasihan warga yang sejak Idul Adha kemarin seperti di Balikpapan merasa kesulitan untuk mendapatkan gas melon tersebut,” tambahnya.
Oleh karenanya, ia minta Pertamina dan Pemerintah Daerah untuk terus mengawasi distribusi LPG 3 Kilogram ini, dimana banyak masyarakat miskin yang kesulitan mendapatkan haknya.
“Jangan sampai disalahgunakan oleh pihak-pihak di luar sasaran dan tujuan subsidi gas melon. Aparat keamanan juga dilibatkan agar bisa segera diproses secara hukum ketika ditemukan bukti penyelewengannya,” pungkasnya. ***