- Akhir-akhir ini Presiden Jokowi mengakui adanya 12 peristiwa Pelanggaran HAM berat, dan menyatakan sesudah menadatangani Keppres Nomor 17 Tahun 2022, tentang pembentukkan Tim PPHAM yaitu Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM.
Rocky Gerung mempertanyakan Keppres itu mengapa diajukan baru sekarang-sekarang ini ketika Pemilu 2024 sudah dekat.
Sebagai pengamat politik, Rocky Gerung melihat adanya Keppres di penghujung rezim Jokowi akan menginisiasi ketegangan politik atau kegelisihan politik yang kian terasa.
Baca Juga: Kena Karma? Aib Masa Lalu Venna Melinda Terbongkar, Disebut Selingkuh dengan Politisi Ini
"Jadi saya melihat memang kalau ga sekarang momentumnya itu, dia (Keppres Jokowi) ga akan jadi seksi itu," ucap Rocky Gerung, sebagaimana dikutip Hariamhaluan.com melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official, 13 Januari 2023.
Bagaimana mengatasi ketegangan politik ini?
Tinggal kita sendiri yang menelaah mana yang aspek politik, mana yang aspek kejahatan, mana aspek upaya yang benar-benar memulihkan hak korban.
Karena asapnya sudah terbaca, entah sumber api darimana kata Rocky Gerung.
Baca Juga: Berbekal Hobi, Seorang Pelajar SMAN 1 Solok Selatan Tampil Unjuk Body di Kota Pariaman
Apapagi dibalik Dari 12 daftar peristiwa Pelanggaran HAM berat yang diakui oleh Presiden Jokowi, ada nama-nama yang sedang berkuasa.
Menrurut Rocky Gerung, Presiden Jokowi bukan menyerempet lagi, tapi membuat asap semakin pekat.