- Baru terpilih menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep langsung membuat kebijakan yang mengagetkan publik.
Kaesang, Putra Bungsu dari Presiden Jokowi, memberikan kebijakan utama, yaitu akan menyita semua aset dari anggota partai jika terjadi kasus korupsi dan skandal yang mencemari publik.
Sebagai Ketua PSI, Kaesang telah berjanji akan menindak tegas para kader yang terlibat korupsi, dan tidak akan segan-segan untuk 'memenggal' para kader sebelum diciduk KPK.
Baca Juga: Paris sedang Diserang Wabah Kutu Busuk? Yuk Cari Tau Cara Basmi Serangga Ini!
"Kalau sampai melakukan Korupsi dan belum ditangkap KPK, maka aku sembelih duluan," ungkap Kaesang sebagaimana dikutip dari ungkapan saat hadir dalam acara Konsolidasi Bappilu PSI Provinsi Bali di Kuta pada Sabtu, 30 September 2023.
Beliau juga sudah menegaskan bahwa partai bisa saja merampas aset kader yang terlibat korupsi dan akan dimulai dari internal partai meski belum ada tindakan dari aparat penegak hukum.
Kaesang mengklaim, bahwa Partai PSI saat ini juga turut dalam mengajukan dan mendukung penuh Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk Perampasan Aset bagi para koruptor.
Seandainya aturan itu belum disahkan, PSI berkomitmen akan melakukan bersih-bersih secara keseluruhan di internal partai, demi menjaga reputasi dan integritas partai.
"Kalau belum bisa disepakati DPR RI, maka kita lakukan secara internal dan rampas asetnya, dan akan melakukan pakta integritas untuk teman-teman PSI," tambahnya.
Bahkan beliau juga tidak akan mentolerir bagi para anggota partai, dan siap mengeluarkan dari posisi tersebut bila terbukti melakukan kasus korupsi secara menyeluruh.
Baca Juga: Persaingan Ketat Bisnis Minimarket! 4 Perbedaan Indomaret dan Alfamart
Meskipun baru sekedar perencanaan, tetapi Kaesang juga memiliki rencana seperti itu jika seandainya terpilih untuk masuk di kursi Senayan pada pemilihan 2024 nanti.
Terobosan ini, bisa jadi contoh penting bagi partai lainnya, untuk memperkuat pemahaman anti korupsi yang dimulai dari dalam tubuh anggota partai politik masing-masing.