- Lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei mengenai hubungan Presiden Joko Widodo dengan bentuk penyalahgunaan kekuasaan terkait putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres dan cawapres.
Ternyata sebagian besar responden setuju bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres dan cawapres merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan Jokowi sebagai Presiden.
Survei mengenai hubungan Presiden Joko Widodo dengan bentuk penyalahgunaan kekuasaan terkait putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres dan cawapres ini dilakukan pada 26-31 Oktober 2023 di seluruh Indonesia.
Baca Juga: My Trip Jalur Darat: Lintas Barat Sumatera dari Bakauheni ke Padang Melintasi Surga Tersembunyi
Sistem survei pada kali ini menggunakan dengan menggunakan sistem tatap muka dan metode multistage random sampling.
Survei ini dilakukan terhadap 2400 responden yang minimal berumur 17 tahun dan mewakili seluruh 38 provinsi di Indonesia.
Tingkat kesalahan pada survei ini sebesar 2 persen dengan tingkat evidensi atau kepercayaan mencapai 95 persen.
Baca Juga: Menelan Anggaran Rp2,8 Triliun, Infrastruktur Pendukung KIT Batang Ditargetkan Rampung Tahun Ini
Survei ini mengungkap bahwa 62,3 persen responden mengetahui adanya putusan MK bahwa orang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah dapat dicalonkan sebagai capres dan cawapres walau berusia 40 tahun.
Sebanyak 49,9 persen responden setuju bahwa putusan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang Jokowi sebagai Presiden.
Mereka menilai putusan MK tersebut memudahkan Gibran Rakabuming Raka untuk melaju sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto.
Baca Juga: Punya Arti Penting Bagi Padang Panjang, Pemko Dukung WTBOS
Di sisi lain, sebanyak 33,2 persen responden menyatakan tidak setuju atas pernyataan tersebut dan 17 persen sisanya menyatakan tidak tahu.
Survei ini juga mengungkapkan bahwa sebanyak 39,7 persen percaya bahwa Jokowi turut campur dalam keputusan MK tersebut.