- Proyek besar di Ibu Kota Nusantara terus dikebut pemerintah RI yang mengusung konsep Smart Forest City diberi kenyamanan dari segala fasilitas.
Rencananya penghuni IKN yang akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti pemberian insentif bagi warga negara atau berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan yang mengatur secara rinci terkait pemberian fasilitas perpajakan dan kepabeanan di IKN.
Aturan diterbitkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 28/2024 menyebutkan salah satu fasilitas perpajakan yang diberikan ialah pajak penghasilan (PPh).
Terdapat 9 insentif PPh yang ditawarkan oleh pemerintah bagi investor atau pelaku usaha yang menanamkan modal di IKN dengan ragam insentif tersebut meliputi:
Fasilitas pendukung dari perpajakan dapat digunakan sejak tahun pajak saat mulai beroperasi komersial.
Dengan fasilitas pengurangan PPh badan ini diberikan sebesar 100 persen dari jumlah PPh badan yang terutang.
Khusus pengusaha yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang memiliki nilai strategis juga bisa menikmati fasilitas ini.
Adapun proyek bernilai strategis yang dimaksud yakni pembangkit tenaga listrik termasuk energi baru dan terbarukan.
Pembangunan dan pengoperasian jalan tol serta pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut.
Dalam jangka waktu untuk insentif tax holiday ini yang paling lama untuk klaster proyek selama 30 tahun.