bdadinfo.com

Pemerintah Pusat Responsif Terhadap Masalah Hipertropik Danau Maninjau Sumatera Barat - News

Pemerintah Pusat Responsif Terhadap Masalah Hipertropik Danau Maninjau Sumatera Barat ( Pemda Agam)

- Kementerian Maritim ekonomi.dan investasi (Kemenkomarves RI) merespons serius persoalan pencemaran yang tengah terjadi di Danau Maninjau, Kabupaten Agam.

Dalam komitmen, mereka terhadap penyelamatan danau tersebut, Kemenkomarves RI mengirimkan tim langsung ke daerah tersebut pada Selasa 11 juli 2023

Kehadiran tim Kemenkomarves RI, ini ditandai dengan perwakilan dari Bupati Agam, Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Edi Busti.

Baca Juga: Deretan Pengusaha Muda dan Tampan dari Sumatera Barat, Nomor 1 Dapat Istri Anak Diva Indonesia Krisdayanti

Edi Busti menyampaikan bahwa persoalan Danau Maninjau telah menjadi perbincangan yang berkelanjutan dan belum menemui titik penyelesaian hingga saat ini.

Danau Maninjau, sebagai salah satu danau prioritas nasional, menjadi fokus utama dalam program penyelamatan di Kabupaten Agam. Sayangnya, saat ini danau tersebut menghadapi kondisi yang memprihatinkan.

Edi Busti mengungkapkan bahwa danau tersebut sudah mencapai status hipertropik, bahkan airnya tidak lagi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, keberagaman jenis ikan endemik di Danau Maninjau juga semakin langka akibat pencemaran dan kurangnya oksigen di danau tersebut. Menurut Edi Busti, pencemaran ini terjadi akibat tumpukan sisa pakan ikan yang menjadi sedimen di dasar danau.

Pendataan yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat sekitar 23 ribu petak Kawasan Jaringan Ekologi (KJA) di Danau Maninjau, jumlah yang jauh melebihi kapasitas danau yang hanya mampu menampung 6 ribu petak.

Upaya-upaya, termasuk penarikan KJA yang tidak berfungsi dari danau, telah dilakukan untuk menyelamatkan danau tersebut.

Sekdakab Agam, Edi Busti, menyatakan rencana untuk melakukan zonasi terhadap KJA yang berjumlah melampaui kapasitas danau.

Namun, masih belum jelas siapa yang memiliki kewenangan dalam melakukan zonasi tersebut, mengingat Danau Maninjau merupakan prioritas nasional.

Edi Busti menekankan bahwa upaya penyelamatan danau ini membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat serta kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa dukungan dari pemerintah pusat, sulit bagi persoalan ini untuk dapat diatasi.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Budidaya Kemenkomarves, Rahmad Mulianda, mengatakan bahwa pertemuan kali ini tidak hanya sebatas pembahasan rencana, tetapi juga akan dilakukan tindakan langsung di lapangan.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat