- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menghadiri Sidang Terbuka Promosi Doktor Suyus Windayana, yang juga selaku Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN di Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (SB-IPB), pada Jumat (06/10/2023).
Dalam kesempatan ini, ia mengapresiasi disertasi yang disampaikan oleh Suyus Windayana dengan judul "Rancang Bangun Sistem Blockchain untuk Pelayanan Pertanahan di Kementerian ATR/BPN".
Menurut Hadi Tjahjanto, disertasi tersebut akan menyempurnakan pembangunan transformasi digital di Kementerian ATR/BPN.
Mengingat tugas Kementerian ATR/BPN mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia, ia telah berdiskusi dengan Suyus Windayana untuk memudahkan sertipikasi tanah masyarakat secara elektronik.
"Pada hari ini, Pak Suyus menyempurnakan suatu sistem yang belum sempurna, yaitu dengan satu disertasi Rancang Bangun Sistem Blockchain dalam data pertanahan. Saya menginginkan suatu transformasi digital di mana kita memiliki satu buku besar milik bersama, transparan, yang kemudian dapat digunakan untuk transaksi secara online untuk masyarakat," ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Meskipun rumit, lanjut Hadi Tjahjanto, hal tersebut bisa melindungi tanah masyarakat secara menyeluruh, tentunya dengan dukungan berbagai pihak.
"Kami bersyukur siang hari ini Pak Suyus sudah bisa menyelesaikan Program Doktor dalam rangka mendukung tugas yang diberikan oleh negara kepada beliau. Kami selalu optimis dengan keberhasilan program digitalisasi ini," tuturnya.
Baca Juga: Pelayanan Langsung Masyarakat oleh KJSB Percepat Proses Pengukuran Tanah Masyarakat
Setelah menyatakan kelulusan Suyus Windayana menjadi Doktor, Ketua Sidang Promosi, Prof. M. Syamsul Maarif menyampaikan, disertasi tersebut teruji memiliki beberapa keunggulan dan kebaruan.
"Yang pertama adalah integrasi data berdampak pada efisiensi penerbitan sertipikat di dalam pelayanan pertanahan, yang kedua keamanan data pertanahan meningkat dari upaya intervensi pihak-pihak non otoritas, yang ketiga transparansi data pertanahan yang mudah diakses, dan yang keempat adalah kemampuan bagi pihak yang berkaitan dengan data pertanahan untuk mengakses informasi terkini," terangnya.
Dalam presentasinya, Suyus Windayana menjelaskan bahwa beberapa kasus mafia tanah melatarbelakangi disertasi yang disusunnya.
"Pelayanan yang ada masih bisa ditembus oleh orang-orang yang tidak punya kewenangan, jadi unauthorized person itu dapat masuk merubah data-data, sehingga datanya menjadi tidak valid. Saya mencoba melakukan penelitian bagaimana potensi-potensi teknologi tertinggi seperti blockchain untuk dimanfaatkan di Kementerian ATR/BPN," paparnya.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, teknologi blockchain ini dapat menyimpan data digital dengan lebih aman tanpa risiko peretasan ataupun manipulasi karena sifatnya yang sudah terdesentralisasi.