– Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro memperpanjang Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Bank Mandiri.
Kerja sama ini berlanjut, kata Suhajar Diantoro, memungkinkan adanya sejumlah update kegiatan.
Adapun, MoU tersebut difokuskan pada beberapa aspek, salah satunya terkait dengan penguatan jaringan internet terutama di daerah-daerah terluar.
"Kerja sama ini berlanjut, ini kita perpanjang MoU mungkin dengan beberapa update, semoga kegiatan kebersamaan kita ini terus memberikan kontribusi untuk membantu kemajuan di pusat, terutama di daerah, juga termasuk di daerah-daerah terluar," kata Suhajar Diantoro pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Kemendagri dan PT Bank Mandiri di Ruang Plaza Mandiri Jakarta, Selasa, 9 Januari 2024.
Suhajar menjelaskan, pulau terluar di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai macam tantangan salah satunya masalah jaringan.
Hal ini tentu saja menganggu layanan telekomunikasi masyarakat yang menghuni wilayah tersebut.
Baca Juga: Can’t Wait! Hadir Minggu Depan, Berikut Bocoran Spesifikasi Smartphone Samsung Galaxy S24 Series
"Di Indonesia ini wilayahnya macam-macam, jadi walaupun dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah mulai menyasar ke daerah, tapi masih ada daerah yang blank spot dan soal jaringan itu adalah permasalahan utama kita," ujarnya.
Guna menyelesaikan persoalan ini, Suhajar menegaskan pihaknya telah meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk membangun konektivitas dengan konsep kota pintar (smart city). Dengan demikian, konektivitas antardaerah dapat ditingkatkan.
"Saya sudah sampaikan kepada kepala daerah untuk meng-connecting-kan dengan smart city, infrastruktur jaringannya juga harus dibangun," imbuhnya.
Baca Juga: Fantastis! Proyek Giant Sea Wall Habiskan Dana Rp164,1 Triliun, Duitnya dari Mana?
Selain menyoroti masalah jaringan, pada kesempatan tersebut Suhajar juga menjelaskan bahwa Kemendagri saat ini telah membangun sinergi dengan kementerian/lembaga serta Pemda.
Ini terutama terkait dengan upaya memantapkan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), sebagai aplikasi umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).