- Pembangunan rumah dinas menteri di Ibukota Negara IKN Nusantara menghabiskan anggaran hingga Rp 14 miliar per unit.
Informasi ini terungkap ketika Ketua Komisi V DPR, Lazarus, mempertanyakan besaran anggaran untuk pembangunan rumah dinas menteri di IKN kepada Kementerian PUPR.
Lazarus menyebutkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas menteri di IKN mencapai sekitar Rp 19,06 miliar.
Baca Juga: Persyaratan Persetujuan Otorita Kenapa Nusantara untuk Penjualan Tanah di IKN
Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan 36 unit rumah dinas.
Sehingga jika dibagi per unit, besaran anggaran per unit rumah mencapai Rp 14 miliar.
“Ya, anggaran disiapkan untuk 36 unit rumah dinas, artinya jika dibagi besaran anggaran per unit rumah Rp14 miliar,” katanya.
Lazarus menilai bahwa anggaran sebesar Rp 519,06 miliar untuk membangun 36 unit rumah dinas terlalu mahal.
Hal ini terutama jika dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp 500 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan perumahan Kementerian.
Lazarus mengkritik bahwa dengan harga Rp 4 juta per meter persegi untuk luas bangunan sekitar 3.200 meter persegi.
Ini dinilai sebagai anggaran yang dialokasikan terlalu tinggi.
Pertanyaan juga muncul mengenai apakah anggaran tersebut sudah termasuk perabotan di dalamnya atau belum.
Dalam tanggapannya, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, menyatakan bahwa anggaran yang disiapkan sudah termasuk perabotan di dalamnya.
Dengan demikian, rumah jabatan menteri di IKN sudah siap huni dengan spesifikasi yang mencakup perabotan.