– 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat, 5 April 2024.
Keempat Menteri memberikan keterangan untuk dua permohonan sekaligus, yang diajukan oleh Paslon 01 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar dan Paslon 03 Ganjar Pranowo – Mahfud MD.
Keempat Menteri dimintai keterangan tentang pemberian bantuan sosial (bansos) yang disebut Pemohon berhubungan dengan pemenangan Paslon 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.
Adapun 4 Menteri yang dihadirkan di persidangan antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Dalam persidangan itu, keempat Menteri kompak menjelaskan penyaluran bansos tidak terkait Pemilu 2024.
Menurut Muhadjir Effendy, pelaksanaan program bansos oleh pemerintah sering dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca Juga: Diduga Akibat Anak Kecil Main Petasan, Rumah di Bandung Hangus Terbakar
Tapi menurut Muhadjir Effendy, pelaksanaan program bansos sudah direncanakan sejak awal pemerintah Presiden Joko Widodo sebelum pelaksanaan Pemilu.
“Perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan sekaligus menurunkannya dan serta menghapus kemiskinan ekstrem,” terang Muhadjir, dilansir dari mkri.id.
Lebih lanjut, Muhadjir menjelaskan bahwa program perlindungan sosial (perlinsos) yang disetujui DPR RI memiliki alokasi anggaran sebesar Rp496,6 triliun.
Baca Juga: Ranking FIFA Terbaru per Tanggal 4 April 2024, Timnas Indonesia Memiliki Peningkatan Paling Tinggi
Program perlinsos yang dijalankan Kemenko PMK terdiri dari subsidi, bansos, dan jaminan sosial.
Sementara itu, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah gencar membagikan bansos sebagai mitigasi bencana El Nino tahun lalu hingga awal tahun 2024 ini.