- Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan penjelasan tentang penggunaan dana yang dilakukan Jokowi dalam kunjungan ke berbagai daerah dalam pembagian bansos di sidang sengketa pilpres 2024.
Didepan para hakim, Menkeu RI tersebut menjelaskan anggaran yang diduga digunakan untuk memenangkan pemilihan presiden pada salah satu paslon.
Sri Mulyani sebagai Menteri memberikan keterangannya untuk diketahui bagaimana sebenarnya anggaran yang menjadi pertanyaan publik saat ini.
Dilansir dari akun Instagram @inilah_com Menteri Keuangan menjelaskan bahwa anggaran yang digunakan oleh Presiden Jokowi berasa dari dana operasional Presiden.
Dana tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.106 tahun 2008. Dan juga anggaran yang digunakan berasal dari dana kemasyarakatan Presiden yang diatur dalam peraturan Mensesneg No.2 tahun 2020.
Di Tahun ini, anggaran yang ditargetkan mencapai Rp138,3 Miliyar dan sampai realisasi bulan Maret mencapai Rp18,7 Miliyar atau 14%.
Baca Juga: Jatuh saat Memimpin Balapan MotoGP Amerika 2024, Marc Marquez Ungkap Penyebabnya
Nilai ini lebih kecil dibandingkan pada tahun sebelumnya di 2023 yakni sebesar Rp156,5 Miliyar dan terealisasi sebesar Rp127,8 Miliyar atau 82%.
Anggaran tersebut dapat dilakukan oleh Presiden sesuai dengan kondisi yang ada dan tetap mempertimbangkan hal-hal elementer yang dapat menjaga kemakmuran rakyat menengah kebawah.
Perkara sengketa pilpres yang berlangsung di MK berfokus pada kecurangan-kecurangan pemilu yang di tujukan pada paslon pemenang pilpres 2024.
Baca Juga: Serang Israel Pakai Ratusan Drone dan Rudal, Iran Juga Beri Peringatan Keras ke Amerika Serikat
Dengan mendatangkan keempat Menteri kabinet Indonesia Maju tersebut diharapkan dapat membantu hakim MK dalam memutuskan sesuai pertimbangan dan bukti yang ada.
Saat ini, persidangan sengketa pilpres masih berlanjut untuk memastikan hakim dalam memutuskan perkara ini dengan aman dan damai.***