- "Membangun Jembatan salah bisa diperbaiki, namun mengelola pendidikan salah, rusaklah negeri ini," dikutip dari laman resmi dpr.go.id, pada 16 Juni 2024.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Biaya Pendidikan Komisi X DPR RI, Johar Arifin ke Kota Bogor, Jawa Barat.
Panja Biaya Pendidikan terbentuk dari salah satu respons tentang tata kelola pendidikan tanah air, sebagaimana amanat dari konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Kami berkunjung ke daerah-daerah dan salah satunya ke Kota Bogor ini untuk berlanja masalah tentang pendidikan. Karena kami melihat bahwa pengelolaan pendidikan sangat penting bagi sebuah negara," kata Johar kepada Parlementaria saat mengunjungi Balai Kota Bogor, Jawa Barat.
Politisi dan Fraksi Partai Gerindra ini menilai jika Tim Panja Biaya Pendidikan Komisi X memang harus berkeliling untuk belanja masalah.
Hal itu dilakukan semata untuk menampung masukan bahkan keluhan tentang permasalahan yang ada dalam sektor pendidikan di seluruh daerah Indonesia.
Baca Juga: Sawahlunto Bersatu Menghadapi Bencana, Cepat Tanggap Atasi Banjir dan Longsor
Untuk Kota Bogor berdasarkan paparan dari Pj. Wali Kota Bogor, Hery, masih banyak kekurangan di sekolah negeri, khususnya dari SD, SMP, sampai SMA. Meskipun SMA masuk dalam tanggung jawab pemerintah provinsi.
Bogor Selatan merupakan salah satu kecamatan di Kota Bogor belum ada SMA negeri, padahal jumlah siswa di masing-masing zonasi sangat banyak. Kondisi ini tentu tidak seimbang, jelas Johar.
Pertemuan yang dilakukan Panja Biaya Pendidikan Komisi X DPR RI dengan Pj. Wali Kota Bogor dan stakeholder juga menemukan permasalahan dari sisi kekurangan guru atau tenaga pengajar.
Hal ini terjadi baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Adapun permasalahan di sekolah swasta yaitu para guru di sekolah tersebut sudah diterima sebagai ASN PPPK di sekolah negeri.
Sehingga membuat sekolah swasta banyak kehilangan tenaga pendidiknya dan berharap kalau guru swasta yang sudah berstatus ASN PPPK dikembalikan ke sekolah asalnya.