- Provinsi Jambi digadang-gadang akan memiliki pelabuhan besar, yakni Pelabuhan Ujung Jabung yang diproyeksikan akan menjadi pusat perdagangan.
Sayangnya, pelabuhan yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut belum terwujud dan ditakutkan akan berubah status menjadi proyek mangkrak.
Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung pun mendapat sorotan dari KPK. Berikut ini fakta mengenai pembangunan pelabuhan Ujung Jabung.
Baca Juga: 6 Kecamatan Paling Sering Dikunjungi Wisatawan di Pasaman Barat, Ada Wilayahmu?
1. Memakan Biaya Rp600 Miliar
Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung dikabarkan memakan biaya sekitar Rp600 Miliar. Biaya tersebut dibiayai oleh kementerian perhubungan Republik Indonesia.
Sementara itu, sejak tahun 2013, dana yang telah dialokasikan untuk pembangunan pelabuhan di Jambi tersebut cukup signifikan, yakni Rp98 miliar dari APBD Pemprov Jambi, Rp201 miliar dari dana APBN Kementerian Perhubungan (tahun 2014-2019), dan Rp45 miliar dari kementerian PUPR.
Di tahun 2018 silam, perkiraan biaya untuk membangun jalan akses Pelabuhan Ujung Jabung adalah Rp1,4 triliun.
Dana besar tersebut digunakan untuk membangun jalan dari Desa Simpang ke Ujung Jabung senilai Rp800 miliar dan satu jembatan Bentang Panjang dengan panjang 647 meter senilai Rp240 miliar.
2. Pembangunan Mangkrak
Pelabuhan yang digadang-gadang menjadi pelabuhan utama di Provinsi Jambi ini justru mangkrak.
Pelabuhan Ujung Jabung bahkan mangkrak selama tiga masa Gubernur Jambi. Awalnya, direncanakan pada zaman Gubernur Hasan Basri Agus, namun pada zaman Gubernur Zumi Zola, Ujung Jabung tidak menjadi pelabuhan utama.
Baca Juga: Truk vs Sepeda Motor di Kecamatan Baso Agam, Diduga Pelajar SMA Tewas di Tempat
Pada zaman Gubernur Fachrori Umar, pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung yang mangkrak kembali ditinjau.