News.COM – Sejumlah elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), langsung bergerak cepat mengusut dugaan diskriminasi yang dialami oleh sejumlah pelajar Nasrani di SMAN 2 Depok, Jawa Barat.
Sebagaimana diketahui, kasus itu viral, hingga menjadi pusat perhatian banyak pihak. Bahkan Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim juga ikut berkomentar dan berjanji akan mengerahkan timnya untuk melakukan investigasi di SMAN 2 Depok.
Lantas seperti apa hasil temuan kader PDIP atas dugaan diskriminasi di SMA Negeri 2 Depok tersebut?
Menurut anggota DPRD Depok, Ikravany Hilman, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kasus ini terjadi karena kurangnya sensitivitas pihak sekolah.
Baca Juga: Hillary Brigitta Dapat Kiriman Video Maaf Mamat Alkatiri, Kasusnya Berujung Damai?
Ia menjelaskan, peristiwa itu bermula ketika para siswa dan guru pembimbing agama Kristen hendak melakukan ibadah doa pagi. Ritual itu biasanya mereka lakukan sebelum jam belajar mengajar dimulai.
Seperti yang sudah-sudah, kegiatan ibadah pagi di SMAN 2 tersebut kerap dilakukan oleh para siswa Nasrani di ruang serba guna lantai satu. Namun ternyata, pada hari itu ruangan tersebut sedang berantakan, karena dipakai untuk tempat penyimpanan seragam sekolah yang jumlahnya cukup banyak.
“Karena jumlahnya berkarung-karung, sehingga disarankan pakai ruangan yang ada di lantai dua. Namun ternyata terkunci. Nah karena waktunya sudah mendesak, maka kegiatan doa dilakukan seadanya, di selasar atau lorong ruang serba guna lantai dua,” jelasnya pada Sabtu, 8 Oktober 2022.
Baca Juga: Seperti Tahu Ada Bahaya Besar, Ini Doa Menggelegar Habib Rizieq untuk Keselamatan Anies
Fakta tersebut, kata Ikravany, didapat setelah pihaknya melakukan konfirmasi langsung terhadap siswa, kepala sekolah, dan guru pembimbing rohani Kristen.
Terkait hal itu, pihak SMAN 2 Depok kemudian berjanji, siap memberikan garansi, bahwa tidak ada diskriminasi atau sikap intoleransi pada agama manapun.
“Walaupun sekolah menggaransi tidak akan ada intoleransi atau diskriminasi di sekolah itu, saya menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan sekolah, bahwa tidak ada garansi,” ujarnya.
“Sebab diskriminasi dan intoleransi bisa terjadi kapanpun, oleh siapun dan dimana pun, baik sengaja maupun tidak sengaja,” sambungnya.
Maka yang penting, menurut Ikravany, bagi sekolah adalah memastikan mekanisme atau sistem untuk menjaga toleransi dan mencegah potensi intoleransi itu terjadi.