- Sebagai Warga Negara Indonesia, tentu memiliki hak yang wajib untuk memilih calon Pemimpin baru yang akan memimpin Indonesia dalam periode 5 tahun mendatang.
Pemilu, menjadi ajang kontestasi bagi para kandidat untuk memilih siapa yang layak menjadi Presiden dan Wakil Presiden, yang dipilih oleh seluruh Masyarakat Indonesia.
Meski Pemilu bersifat demokratis dan memiliki hak untuk memilih sesuai yang diinginkan oleh Masyarakat, tetapi ada hal yang perlu dijelaskan tentang fenomena yang kurang baik.
Baca Juga: Dapat Panggilan Interview Kerja? Lakukan 5 Tips Ini Biar Kamu Jadi Salah Satu Kandidat yang Lolos!
Fenomena tersebut, memiliki penilaian yang bersifat Netral dan takut menerima siapa saja untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden tersebut, yang dinamakan Golongan Putih.
Golongan Putih, atau bisa disebut sebagai "Golput", merupakan istilah politik ketika seorang peserta dalam proses pemungutan suara tidak memberikan suara dan tidak memilih satupun calon pemimpin.
Kalimat tersebut, ditunjukkan kepada peserta yang datang ke bilik suara tetapi tidak ikut dalam memberikan perhitungan suara hingga prosesi pemungutan suara berakhir.
Kemunculan ini berawal dari gerakan protes para mahasiswa dan pemuda untuk memprotes pelaksanaan Pemilu tahun 1971, yang merupakan Pemilu pertama pada era Orde Baru.
Peserta terdiri dari adalah 10 partai politik, jauh lebih sedikit daripada Pemilu 1955 yang diikuti 172 partai politik dan tokoh yang terkenal dalam memimpin gerakan ini adalah Arief Budiman.
Namun, pencetus istilah tersebut bernama Imam Waluyo, sehingga istilah “putih” karena gerakan ini menganjurkan agar mencoblos bagian putih pada kertas suara di luar gambar parpol Pemilu bagi yang datang ke bilik suara.
Baca Juga: Profil Lengkap 5 Kabupaten di Sumatera Barat Yang Ngotot Ingin Mendirikan Kabupaten Baru
Namun, saat itu jarang ada yang berani untuk tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena akan ditandai sebagai bentuk pembangkangan terhadap Pemerintahan Orde Baru.
Golongan putih, kemudian juga digunakan sebagai istilah lawan bagi Golongan Karya, sebagai partai politik yang paling dominan dalam perolehan suara pada masa Orde Baru.