- Saat ini, progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap pertama telah mencapai angka 60 persen.
Angka ini meninggalkan sisa 40 persen progres yang harus diselesaikan dalam waktu 7 bulan untuk bisa melaksanakan upacara 17 Agustus 2024 di IKN.
Dengan sisa waktu pengerjaan 7 bulan, maka pihak kontraktor atau penggarap di IKN harus wajib menyelesaikan pembangunan ini sesuai agenda.
Baca Juga: Google Luncurkan Model AI Baru Bernama Gemini, Siap Menyaingi ChatGPT!
Sesuai yang dikutip dari YouTube BorneoTube, Presiden Jokowi telah berkali-kali memastikan pemindahan ibu kota negara ke IKN akan tetap berjalan meski ganti pemerintahan.
Namun, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengumumkan keinginan untuk menggagalkan pemindahan ibu kota negara jika menang Pemilu 2024.
Pasalnya salah satu hal yang dilakukan Presiden Jokowi saat baru menjabat sebagai presiden di tahun 2014 silam adalah membatalkan mega proyek jembatan Selat Sunda yang telah disepakati pemerintah sebelumnya.
Baca Juga: Inilah Kekayaan Firli Bahuri, Mantan Ketua KPK sebelum Menjadi Tersangka, Punya Mobil Mewah!
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjabat saat itu, Adreno Chaniago, mengatakan presiden membatalkan proyek yang telah dibahas pemerintahan SBY selama bertahun-tahun ini karena menilai dampak negatifnya akan lebih banyak dari positif.
Dari pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai bukan tidak mungkin proyek IKN dibatalkan oleh pemerintahan berikutnya.
Menurutnya, keinginan PKS untuk membatalkan pemindahan ibu kota negara ke IKN itu sangat rasional.
Baca Juga: Mau Lihat Hasil Ujian PPPK 2023? Inilah Link Instansi Kementerian Serta Jadwal Pengumuman Terdekat
“Potensi itu tetap ada, undang-undang memang sudah ada tapi bisa saja diubah. Logika PKS sebenarnya masuk akal,” ujar Trubus.
Sebelum IKN, menurutnya, Indonesia sebenarnya beberapa kali sudah mewacanakan pemindahan ibu kota negara yang berakhir batal.