- Cawapres no urut 3 Mahfud MD menyatakan akan mundur sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam Kabinet Indonesia Maju pada saat yang tepat.
Menurut Mahfud MD hingga saat ini dirinya belum mengundurkan diri lantaran tidak ada aturan yang melarang seorang Menteri harus mundur dari jabatannya.
Hal tersebut disampaikan Mahfud MD dalam acara ‘Tabrak Prof’ di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa, 23 Januari 2024.
Baca Juga: Mantap! Jalan Tol Jogja - Solo Selesai Tahun Ini, Siap Menghemat Waktu Perjalanan
Awalnya Mahfud ditanya soal kepastiannya berkaitan dengan statement terbaru Ganjar Pranowo yang menyarankan mundur dari jabatan sebagai seorang Menteri agar terhindar dari Conflict of Interest.
Menjawab pertanyaan tersebut, Mahfud menyebut yang disampaikan Ganjar Pranowo merupakan kesepakatan antara keduanya sejak awal.
"Tolong dengarkan baik baik. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik itu kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saat yang tepat nanti akan mengajukan pengunduran diri baik-baik," kata Mahfud MD.
Mahfud menuturkan tidak ada aturan yang melarang dirinya untuk tetap menjabat sebagai seorang Menteri meskipun menjadi seorang cawapres.
Meski demikian, ia mengaku tidak pernah menggunakan fasilitas negara saat berkampanye, hal tersebut sekaligus memberikan contoh.
Meskipun telah menjadi cawapres Ganjar Pranowo, ia masih tetap melaksanakan semua tugasnya sebagai seorang Menteri secara profesional.
“Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara, saya masih berkantor di polhukam secara rutin semua tugas-tugas semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya meskipun saya cawapres,” tuturnya.
Terbaru, Ganjar Pranowo menyatakan pernah menyarankan agar Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam lantaran maju sebagai cawapres mendampingi dirinya.
Baca Juga: Apple Kalahkan Samsung dalam Penjualan Smartphone Setelah 12 Tahun Lamanya, Simak Informasinya
Menurut Ganjar Conflict of Interest berpotensi muncul saat pejabat publik ikut terlibat dalam kontestasi politik.