bdadinfo.com

Ganjar Pranowo - Mahfud MD Kalah di Basis Partai Dalam Hasil Quick Count Pilpres 2024, PDIP Sebut Ada Anomali - News

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Instagram @ganjar_pranowo)

- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi hasil perhitungan cepat atau Quick Count Pilpres 2024.

PDIP menyatakan terdapat anomali di daerah yang selama bertahun-tahun konsisten menjadi basis dari partai banteng malah kalah dalam pemilihan presiden.

Berdasarkan hasil perhitungan cepat sejumlah lembaga survei, pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD yang didukung PDIP kalah di daerah Jawa Tengah, Bali, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca Juga: Unggul Telak Dalam Hasil Hitung Cepat Pilpres 2024, Para Pengusaha Mulai Titipkan Harapan Kepada Prabowo - Gibran

Keanomalian hasil Ganjar - Mahfud ini disampaikan oleh Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP kepada wartawan di Gedung High End, Jakarta Pusat, pada Kamis, 15 Februari 2024.

"Justru itulah yang salah satu anomalinya. karena pergerakan dari struktur itu sangat masif," kata Hasto.

Hasto menyebut, ada temua yang menunjukkan adanya intimidasi termasuk terhadap kepala-kepala daerah melalui proses hukum.

Baca Juga: Perkuat Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia, Bank Mandiri Teken MoU dengan BYD

Berdasarkan hal itu, Hasto menyebut kubu 03 telah sepakat untuk membuat tim khusus yang berasal dari internal mereka untuk mengungkapkan kejanggalan yang ada.

"Bukti-bukti materialnya yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi," katanya.

"Baik yang disampaikan melalui para aktivis, pejuang pembela demokrasi terhadap kecenderungan terjadinya rekayasa pemilu yang terutama dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir," katanya.

Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota Sumut dan Aceh Jadi Isu Hangat, Ternyata Bukan Lewat UU Tapi Lalui Peraturan Ini

Hasto juga mengatakan terdapat banyak kajian terhadap sejumlah pasal di Undang-Undang Pemilu mengenai keterlibatan pejabat negara.

Selain itu, ia pun menyoroti rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK), serta beragam intimidasi dan pengarahan aparatur negara.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat