- Twitter menghadapi gugatan lain, yang menuduh raksasa media sosial itu memecat pekerja kontrak secara ilegal tanpa pemberitahuan, setelah Elon Musk mengambil alih perusahaan tahun lalu.
Sejak pengambil alihan Twitter oleh miliarder Tesla, platform tersebut telah mengalami sejumlah gangguan dan pemadaman, serta beberapa tuntutan hukum yang menuduh jutaan tagihan yang belum dibayarkan, termasuk sewa untuk kantor pusatnya di California.
Gugatan class action yang diajukan saat ini yang diajukan di pengadilan federal San Francisco pada hari Selasa mengatakan Twitter memberhentikan sejumlah pekerja kontrak tanpa pemberitahuan sebelumnya 60 hari yang diwajibkan oleh hukum AS dan California.
Baca Juga: Elon Musk Ganti Logo Twitter Burung Biru Menjadi Shiba Inu, Kenapa dan Apa Imbasnya?
"Sementara Elon Musk tampaknya berpikir, dia mengirit uang perusahaan dengan menghindari kewajiban ini, kami berencana untuk menunjukkan kepadanya, bahwa Elon Musk tidak memenuhi tanggung jawabnya," kata Shannon Liss-Riordan, yang mewakili penggugat dalam gugatan tersebut, kepada Reuters.
Dilansir dari Independent.co.uk, Elon Musk memulai PHK massal di perusahaan yang membuat hampir setengah dari hampir 8.000 pekerjanya diberhentikan, jelang beberapa hari setelah menyelesaikan kesepakatan dalam membeli Twitter
“Mengenai pengurangan kekuatan Twitter, sayangnya tidak ada pilihan ketika perusahaan merugi lebih dari $4 juta (£3,5 juta) sehari. Setiap orang yang keluar ditawari pesangon selama tiga bulan, yang 50 persen lebih dari yang diwajibkan secara hukum,” kata Elon Musk.
“Karyawan Twitter mengandalkan janji yang dibuat oleh perusahaan, bahwa mereka akan diperlakukan dengan adil jika akuisisi Elon Musk berhasil. Dia mengingkari janji pesangon mereka, ” cuitan Twitter dari akun Ms Liss-Riordan, @SLissRiordan pada hari Rabu, 5 April 2023.
Dalam gugatan yang diajukan pada Desember tahun lalu, mengatakan Twitter memberhentikan 57 persen staf wanitanya, dibandingkan dengan 47 persen pria di perusahaan tersebut.
Dikatakan perbedaan yang lebih besar di antara pemikir, di mana 63 persen perempuan diberhentikan dibandingkan dengan 48 persen laki-laki.***