- Debat Ketiga, yang semulanya memberikan "keunggulan" bagi Capres Prabowo, menjadi sasaran empuk bagi kedua kandidat yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.
Anies dan Ganjar, yang sama-sama merupakan mantan Gubernur di Pulau Jawa, memberikan penilaian yang berkaitan dengan kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.
Tentu saja, publik menganggap pendapat yang disampaikan baik Anies maupun Ganjar, seolah-olah seperti menyerang Capres Prabowo secara pribadi tanpa henti.
Hal tersebut, membuat persaingan untuk Pemilu 2024 mulai memanas, sehingga ketiga Capres menunjukkan sikap kompetitif yang terlihat pada debat kedua Capres.
Kejadian tersebut, sempat membuat Presiden Ke-7, Joko Widodo angkat bicara mengenai data pertahanan yang dikatakan baik Capres Anies maupun Ganjar.
Dalam melakukan kunjungan kerja di Serang, Banten, Presiden Jokowi mengatakan jika data pertahanan yang berkaitan dengan keamanan negara memang tidak bisa semua dibuka di ruang publik.
Baca Juga: Skandal Korupsi Labuhanbatu: Anggota DPRD dan Kepala Dinas Diciduk dalam Operasi Tangkap Tangan KPK
Beliau juga menegaskan, bahwa data tersebut memang harus dirahasiakan, karena ini menyangkut masalah keamanan dan juga kestabilan negara Indonesia.
“Yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan negara, dan alutsista, itu ada yang terbuka, tetapi banyak yang memang harus dirahasiakan,” ungkap Jokowi, sebagaimana dikutip dalam ungkapan yang disampaikan pada Senin, 8 Januari 2024.
Pendapat yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, sangat berlawanan dibanding pendapat dari Mantan Wakil Presiden pada Periode 2004 - 2009 dan 2014 - 2019, Jusuf Kalla.
Baca Juga: Keanekaragaman Kuliner Nusantara: Mengenal Sejarah Perjuangan Wanita Minang dari Sepiring Nasi Kapau
Mantan Wakil Presiden yang juga merupakan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), menilai ada kekhawatiran jika Indonesia dipimpin oleh Presiden yang pemarah.
Bahkan membuat, pria yang akrab disapa "JK", mengatakan jika seandainya Presiden Indonesia merupakan orang yang pemarah bisa menjadi 'bom' ketika nanti debat bersama dengan kepala negara lain.