- Kebijakan hilirisasi yang dilakukan Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) mendapat apresiasi dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).
Ketua Umum Hipmi, Akbar Himawan Buchari menilai, hal itu sangat bermanfaat. Mulai dari peningkatan investasi, lapangan pekerjaan, dan neraca dagang Indonesia.
Akbar juga menganggap, yang dilakukan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) terkait kebijakan Indonesia tidak pas.
Selain sebagai negara berdaulat, hilirisasi juga upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menjadi negara maju.
Baca Juga: Dilepaskan Wakil Bupati Mengikuti KPN 2023, 4 Pembina Pramuka Pesisir Selatan Berangkat ke Cibubur
"Lihat saja ketika hilirasi diterapkan. Realisasi investasi meningkat, dan berhasil menciptakan lapangan kerja. Neraca dagang kita juga surplus dari kebijakan ini," kata Akbar dikutip pada Minggu, 2 Juli 2023.
Berdasarkan data yang ia terima, realisasi investasi di sektor industri logam dasar meningkat pesat. Pada 2019, realisasi investasi di sektor tersebut hanya Rp 61,6 triliun.
Namun, ketika pemerintah terus menggalakkan hilirisasi, realisasi investasinya tembus Rp 171,2 triliun tahun lalu.
Kata CEO Saka Group itu, dengan investasi yang meningkat pesat, lapangan pekerjaan pun otomatis terbuka, khususnya di sektor pertambangan dan industri logam dasar.
Menukil data Kementerian Investasi, terjadi pertumbuhan penciptaan lapangan kerja di sektor tersebut, sebesar 26,9 persen selama 4 tahun terakhir. Begitu pula dengan neraca dagang Indonesia.
Baca Juga: Pelaku Pembunuh Pemilik Warung Sate Diduga Mantan Prajurit TNI AD, Kadispenad: Sudah Dipecat
Pada 2019 defisit 3,6 miliar dolar AS. Namun, setelah kebijakan hilirisasi digalakkan, neraca dagang menjadi surplus 54,5 miliar dolar AS.
"Artinya, kebijakan hilirisasi yang dilakukan Presiden Jokowi benar-benar bermanfaat bagi perekonomian kita. Terlihat jelas peningkatannya, sebelum dan sesudah kebijakan ini diterapkan," terang Ketum Hipmi Akbar.
Sebab itu ia mendukung, dan meminta kepada Pemerintah untuk mengabaikan rekomendasi yang diberikan IMF.