- Maraknya proyek pembangunan tambang batu bara di Indonesia bikin meresahkan Pemerintah Kabupaten setempat, khususnya Jokowi.
Sebabnya semenjak maraknya pertambangan baru bara ilegal inilah menurut pernyataan dari Jokowi bahwa pemasukan aset negara menjadi sangat berkurang.
Pengoperasian tambang batu bara ilegal ini berlangsung di tengah keprihatinan Jokowi yang menyerukan agar TNI-Polri menindak praktik lancung tersebut.
Baca Juga: Siap Berangkat Mulai 12 Mei 2024, 75.572 Visa Jamaah Haji Reguler Sudah Terbit
Selain itu Kementerian ESDM tengah menyiapkan direktorat, khusus untuk menyelesaikan persoalan tambang ilegal. Pada Rabu 8 Februari 2024.
Presiden Jokowi menyatakan, proses hilirisasi dan industrialisasi menjadi terganggu akibat aktivitas haram tersebut.
”Dan, tugas TNI dan Polri ada di situ. Kalau ekspor ilegal, misalnya timah itu masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada,”
“Sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu. Itulah tugas TNI dan Polri,” tutur Jokowi.
Pernyataan Jokowi kembali mengingatkan pada sosok Ismail Bolong, mantan anggota polisi yang mengaku menyetorkan hasil pertambangan ilegal kepada petinggi Polri.
Dengan demikian setoran hingga miliaran rupiah ini, dikatakannya sebagai upaya melindungi praktik lancung tersebut.
Namun belakangan, Ismail Bolong menarik kembali pernyataannya sendiri sempat Kasus Ismail Bolong yang mencuat November 2023.
Sempat menghentikan aktivitas pengerjaan penambangan batu bara ilegal di Kalimantan Timur dimana lokasi ia menjadi pengepul batu bara ilegal.