- Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan pada 30 Desember 2022, telah dinyatakan sah.
Perppu Cipta Kerja yang sebelumnya menimbulkan banyak polemik serta pertanyaan dari setiap kalangan masyarakat baik dari golongan pekerja hingga para elit seperti pakar hukum tata negara.
Kala itu pemerintah memberikan alasan mereka terkait terbitnya Perppu Cipta Kerja yaitu, pemerintah beralasan adanya kegentingan mendesak yang membuat pemerintah harus menerbitkan UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Ketum PSSI Erick Thohir Tanggapi Kerusuhan di Stadion Jatidiri Semarang, Segera Carikan Solusi
Selain itu, mereka juga menyampaikan alasan lainnya diterbitkannya Perppu Cipta Kerja karena adanya jumlah investasi yang besar akan masuk ke Indonesia demi menghadapi ancaman krisis dan resesi di tahun 2023.
Baca Juga: Foto Lisa BLACKPINK Bersama Member BABYMONSTER Mendadak Viral, Ada Apa?
Baca Juga: Heboh Honor 18 Tahun Tak Dibayar Agensi, Buset Uang Lee Seung Gi Larinya ke Sini
Namun, banyak pakar, elite, masyarakat, bahkan YLBHI menilai bahwa penerbitan Perppu Cipta Kerja merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi negara dan hal ini membuktikan otoritarianisme dari pemerintahan Jokowi.
Alsannya karena penerbitan Perppu Cipta Kerja dinilai telah melangggar putusan MK (Mahkama Konstitusi) terkait UU Cipta Kerja.
Dilansir dari siaran pers YLBHI, Muhammad Isnur selaku Ketum YLBHI menyampaikan bahwa penerbitan Perppu Cipta Kerja melanggar putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, yang dinyatakan pada 25 November 2021.
"Penerbitan Perppu Cipta Kerja adalah bentuk pelanggaran dan pengkhianatan terhadap konstitusi karena melanggar putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, yang kala itu menyatakan bahwa UU Cipta Kerja sabagai Inkonstitusional bersyarat karena tidak memenuhi beberapa kriteria sebagai UU," ucap Isnur.
Baca Juga: Rupanya 2 OST dari Serial Drama 'Hometown Cha-Cha-Cha' yang Diperankan Oleh Kim Seon Ho Pernah Viral
Baca Juga: Sempat Raib Usai Diterpa Isu Skandal Asmara, Kim Seon Ho Akhirnya Muncul di Film Ini